SIDOARJO, Deva-news.com
Suasana harmonis dan sarat makna mewarnai pertemuan di Kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Sidoarjo, Kompleks Perguruan Muhammadiyah Sidoarjo, Senin (03/08/2026). Bupati Sidoarjo, Subandi, memimpin langsung kunjungan silaturahmi sekaligus dialog strategis bersama jajaran pimpinan organisasi keagamaan tersebut.
Pertemuan ini bertujuan menyelaraskan langkah sekaligus mempertegas jalinan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo dan Muhammadiyah agar mampu membawa manfaat langsung bagi kemaslahatan masyarakat luas.
Hadir didampingi jajaran kepala instansi mulai dari Bappeda, BKD, Kesbangpol, Inspektorat, hingga stakeholders terkait, Bupati Subandi menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh memprioritaskan dukungan bagi program keumatan. Ia memastikan skema dukungan keuangan maupun fasilitas publik ke depan akan diarahkan pada penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabel.
"Pemerintah daerah berada pada posisi mendukung dan mempermudah. Kita ingin seluruh proses perizinan, pengelolaan aset wakaf, hingga hibah berjalan terang benderang, akuntabel, dan berdampak nyata bagi warga Sidoarjo," ujar Subandi.
Senada dengan hal tersebut, Ketua PD Muhammadiyah Sidoarjo, A. Dzo'ul Milal, menekankan pentingnya menjaga ritme komunikasi agar setiap program kerja persyarikatan dapat berjalan selaras dengan agenda prioritas pembangunan daerah.
"Prinsipnya sederhana, persatuan merupakan fondasi paling dasar dari setiap capaian positif. Apabila koordinasi antara Pemkab Sidoarjo dan Muhammadiyah berjalan cair, berbagai persoalan publik akan lebih mudah kita selesaikan bersama," ungkap Dzo'ul Milal.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Subandi merangkum lima poin strategis yang menjadi fokus pembahasan dan aksi bersama antara Pemkab Sidoarjo dan PD Muhammadiyah Sidoarjo:
- Akuntabilitas Hibah: Penyelarasan alokasi bantuan sosial/hibah melalui dinas teknis terkait dengan pendampingan langsung dari Inspektorat demi menjamin ketertiban administrasi dan kepastian hukum.
- Layanan Pendidikan dan BPHTB: Penyederhanaan izin operasional sekolah dan rumah ibadah berbasis digital, serta pemberian insentif dan kemudahan pemberkasan BPHTB untuk fasilitas sosial.
- Legalitas Aset Wakaf: Fasilitasi dan pendampingan lintas instansi bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk percepatan penerbitan sertifikat tanah wakaf masjid maupun musala.
- Infrastruktur Kesehatan: Penguatan jaminan Universal Health Coverage (UHC) bagi warga serta pemanduan regulasi izin pengembangan sarana kesehatan milik jejaring Muhammadiyah.
- Digitalisasi Layanan dan Pengawasan: Pemkab Sidoarjo tengah mematangkan sistem integrasi perizinan berbasis digital guna memangkas alur birokrasi. Melalui kanal transparan ini, status berkas perizinan lembaga pendidikan atau tempat ibadah dapat dipantau langsung sehingga hambatan di lapangan bisa diurai lebih cepat.
0 Komentar