PASURUAN, Deva-news.com
Pemerintah Desa (Pemdes) Kepulungan, Kecamatan Gempol, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) pada Senin (27/7/2026). Agenda ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) 2027 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan 2028.
Kegiatan yang mengusung tema “Penguatan Daya Saing Daerah melalui Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Daerah” ini dihadiri oleh Camat Gempol beserta jajaran, Pemdes Kepulungan, Babinsa, Bhabinkamtibmas, BPD, LPM, serta kader TP PKK.
Dalam musyawarah tersebut, sejumlah usulan penting berhasil disepakati menjadi program prioritas. Di antaranya adalah pengadaan mobil ambulans desa, rehabilitasi jembatan Dusun Kajang II, pembangunan jalan penghubung Kepulungan–Ngerong, serta rehabilitasi akses jalan Kepulungan–Randupitu.
Kepala Desa Kepulungan, Didik Hartono, menegaskan bahwa penyusunan program pembangunan tahun ini wajib mengacu pada regulasi yang berlaku dengan tetap mempertimbangkan kebijakan efisiensi anggaran.
“Hari ini kita melaksanakan Musrenbangdes sesuai regulasi. Namun, sebelum menentukan prioritas kegiatan tahun 2027, kita harus memperhatikan aspek efisiensi di setiap program yang akan dijalankan,” ujar Didik.
Ia menambahkan, pelayanan dasar, penanganan kemiskinan ekstrem, dan pembangunan infrastruktur tetap menjadi pilar penting yang dikawal Pemdes. Meski demikian, realisasinya harus disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan anggaran desa.
“Proses musyawarah dan penjaringan aspirasi masyarakat sudah tuntas dilakukan. Pihak BPD juga telah memahami bahwa saat ini kita sedang gencar melakukan efisiensi untuk menentukan program yang benar-benar prioritas,” jelasnya.
Lebih lanjut, Didik berharap keberadaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat bergerak lebih produktif. Hal ini penting untuk memperkuat perekonomian warga sekaligus menyumbang kontribusi nyata bagi pembangunan Desa Kepulungan.
Di akhir penjelasannya, Didik menyoroti pentingnya indikator Indeks Desa sebagai kompas pembangunan. Nilai indeks ini tidak hanya mengukur infrastruktur fisik, melainkan juga mencakup aspek layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, hingga tata kelola pemerintahan.
“Indeks Desa bukan sekadar formalitas peringkat. Indikator ini membantu kita memetakan secara objektif apa saja yang sudah berjalan baik dan sektor mana yang masih harus kita benahi bersama,” pungkas Didik. (*)
0 Komentar