SURABAYA, Deva-news.com
Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) bersama Polres jajaran membongkar 21 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan menetapkan 29 orang sebagai tersangka. Pengungkapan ini merupakan hasil dari operasi Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD).
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast menyatakan, langkah tegas ini merupakan komitmen kepolisian dalam memberantas perdagangan orang sekaligus melindungi masyarakat dari praktik perekrutan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal atau nonprosedural.
"Pengungkapan ini bagian dari upaya berkelanjutan kami untuk memutus mata rantai perdagangan orang," ujar Jules dalam konferensi pers di Mapolda Jatim, Jumat (20/11/2026).
Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dirres PPA/PPO) Polda Jatim Kombes Pol Ganis Setyaningrum merinci, dari total 21 kasus tersebut, delapan perkara dengan 14 tersangka ditangani langsung oleh Ditres PPA/PPO Polda Jatim. Sementara itu, 13 perkara lainnya dengan 15 tersangka ditangani oleh Polres jajaran.
"Pengungkapan ini merupakan wujud nyata komitmen dan sinergitas Polda Jawa Timur bersama instansi terkait dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang," kata Ganis.
Para pelaku umumnya menjerat korban melalui media sosial dengan menawarkan pekerjaan di luar negeri berbekal iming-iming gaji fantastis. Korban kemudian diminta menyetor sejumlah uang dengan dalih biaya pengurusan dokumen dan tiket keberangkatan.
Beberapa kasus menonjol yang berhasil diungkap antara lain:
1. Tujuan Rusia: Penyidik tengah mendalami dugaan TPPO terhadap dua Warga Negara Indonesia (WNI) yang dijanjikan pekerjaan sebagai tentara di Rusia dengan gaji Rp54 juta per bulan. Berkat koordinasi cepat dengan Lanudal Juanda dan pihak Imigrasi, keberangkatan keduanya berhasil digagalkan di Bandara Internasional Juanda.
2. Tujuan Armenia: Sebanyak 15 warga asal Lamongan menjadi korban perekrutan PMI nonprosedural. Mereka dijanjikan gaji Rp15 juta per bulan, namun diwajibkan membayar biaya keberangkatan hingga Rp75 juta.
3. Tujuan Jepang: Pelaku merekrut pekerja melalui media sosial dengan memungut biaya keberangkatan sebesar Rp40 juta hingga Rp75 juta per orang.
4. Tujuan Singapura dan Timur Tengah: Polisi menggagalkan penempatan PMI nonprosedural yang akan dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, disesuaikan dengan peran dan konstruksi hukum masing-masing perkara.
Kombes Pol Ganis mengimbau masyarakat agar lebih waspada dan tidak mudah tergiur tawaran kerja di luar negeri dengan gaji tidak wajar, terutama yang ditawarkan melalui media sosial.
"Pastikan legalitas perusahaan penempatan pekerja migran sebelum mendaftar. Jika menemukan indikasi perekrutan nonprosedural, segera lapor melalui layanan polisi 110 atau instansi terkait," tuturnya.

0 Komentar