PASURUAN, Deva-news.com
Kapolres Pasuruan, AKBP Irawan Setyono, menggelar dialog interaktif bersama masyarakat di Pura Dhang Kahyangan Kerti Jaya Bhuana, Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Sabtu (21/11/2026).
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, warga menyampaikan beragam persoalan krusial di wilayah lereng Bromo. Mulai dari penerapan hukum adat, kenakalan remaja, dugaan intimidasi terhadap kepala desa, hingga kemacetan dan kebijakan penutupan jalur wisata Gunung Bromo.
Menanggapi pertanyaan warga terkait penerapan hukum adat, AKBP Irawan menegaskan bahwa penyelesaian masalah melalui mekanisme adat pada prinsipnya diperbolehkan. Namun, jika keputusan adat menyertakan sanksi berupa denda, penerapannya wajib berlandaskan kesepakatan bersama agar tidak memicu konflik baru.
"Apabila ada pemberian sanksi berupa denda, harus berdasarkan kesepakatan bersama. Hasil kesepakatan tersebut juga perlu ditembuskan kepada Kapolsek Tosari sebagai langkah antisipasi agar permasalahan tidak berkembang lebih luas," ujar Irawan.
Isu penggunaan kendaraan bermotor oleh anak di bawah umur juga menjadi sorotan. Perwakilan warga meminta kepolisian gencar menggelar sosialisasi keselamatan berlalu lintas ke sekolah-sekolah, disertai usulan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmas Lantas) serta pelatihan Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD).
Merespons hal itu, Kapolres berjanji akan mengupayakan pelatihan tersebut. Ia juga mengingatkan orang tua untuk memperketat pengawasan, mengingat batas usia minimal pemegang Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah 17 tahun.
Di sisi lain, Ketua MWCNU Tosari, Abdul Basir, meminta dukungan pembinaan generasi muda guna menekan angka pernikahan dini. Kapolres pun mengajak para tokoh agama bersinergi memberikan pembinaan moral, budi pekerti, dan nilai sosial kepada para pemuda setempat.
Suasana dialog sempat menghangat saat Kepala Desa Sedaeng, Abdul Hadi, mengungkap adanya dugaan tindakan mencari-cari kesalahan hingga intimidasi oleh oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap para kepala desa, terutama terkait pengelolaan anggaran dan isu tindak pidana korupsi.
Mendengar keluhan tersebut, Kapolres menginstruksikan jajaran kepala desa untuk tidak takut dan segera melapor ke Polsek Tosari apabila mengalami pemerasan atau intimidasi agar dapat diproses secara hukum.
Dari sektor pariwisata, paguyuban penginapan mengeluhkan kemacetan parah di kawasan Penanjakan saat akhir pekan, libur nasional, hingga menjelang periode Natal dan Tahun Baru (Nataru). Warga juga menyoroti kebijakan penutupan jalur oleh Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS) saat terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), yang dinilai turut melumpuhkan ekonomi warga di luar titik kebakaran.
Menjawab keluhan ini, Polres Pasuruan telah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas di titik-titik rawan macet kawasan Penanjakan saat lonjakan wisatawan terjadi. Terkait penutupan jalur karhutla, pihak kepolisian akan menjembatani komunikasi dengan otoritas taman nasional.
"Kami akan melakukan koordinasi kembali dengan pihak terkait agar kebijakan yang diterapkan dapat mempertimbangkan kondisi dan kepentingan masyarakat," tegas Irawan.
Senada dengan Kapolres, Camat Tosari, Bakhtiar Prihatin Bachri, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menjaga kondusivitas wilayah.
"Kami mengajak seluruh unsur Forkopimcam, pemerintah desa, TNI-Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemuda untuk terus meningkatkan sinergitas dalam menjaga keamanan Kecamatan Tosari," tutur Bakhtiar.
Di penghujung acara yang berlangsung sejak pukul 09.00 hingga 10.30 WIB tersebut, Kapolres menyosialisasikan layanan Call Center 110 Polri. Layanan bebas pulsa 24 jam ini dapat dimanfaatkan warga Tosari untuk melaporkan tindak pidana, kecelakaan lalu lintas, maupun keadaan darurat lainnya secara cepat.

0 Komentar