PASURUAN, Deva-news.com
Rencana pengadaan mobil dinas (mobdin) pimpinan DPRD Kabupaten Pasuruan dipastikan batal direalisasikan tahun ini. Keputusan tersebut diambil menyusul gelombang masukan dari masyarakat, aktivis, hingga mahasiswa yang menilai pengadaan kendaraan dinas kurang tepat ditengah kondisi fiskal daerah yang sedang tidak stabil.
Kondisi keuangan daerah saat ini terdampak oleh pengurangan dana transfer pusat serta terbitnya Surat Edaran Mendagri terkait efisiensi anggaran.
Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, menyatakan bahwa secara pribadi maupun kelembagaan, pihaknya memahami dinamika fiskal yang ada. Menurutnya, diperlukan sikap kehati-hatian dalam penyusunan dan pelaksanaan program anggaran daerah agar manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Kami memandang penundaan pengadaan mobil dinas ini sebagai langkah bijaksana yang sejalan dengan semangat efisiensi dan pengetatan belanja daerah. Anggaran tersebut nantinya dapat dialihkan untuk program-program yang lebih pro-rakyat serta penguatan layanan dasar," ujar Samsul pada Selasa,(14/04/26).
Politisi PKB yang akrab disapa Lek Sul ini menambahkan, DPRD sebagai representasi rakyat harus memberikan contoh dalam pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab. Ia menekankan bahwa kebutuhan prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan harus didahulukan di atas belanja yang bersifat penunjang.
“Kami mendukung penuh kebijakan ini sebagai bentuk komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam menjaga stabilitas keuangan daerah,” tegasnya.
Terkait adanya pimpinan DPRD yang saat ini masih menggunakan mobil pribadi akibat fasilitas kendaraan dinas yang mengalami kerusakan berat, Samsul mengaku telah berkomunikasi dengan Bupati Pasuruan untuk mencari solusi terbaik agar aktivitas legislasi tetap berjalan lancar.
“Persoalan itu sudah kami sampaikan ke Mas Bupati untuk dipikirkan solusinya, apakah nantinya menggunakan kendaraan dinas dari OPD atau kendaraan lain milik Pemkab,” tambahnya.
Dukungan senada juga datang dari Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan, Yusuf Daniel. Ia meminta agar pengalihan anggaran pengadaan mobdin tersebut diprioritaskan untuk pembiayaan pembangunan yang terdampak bencana yang belum terakomodasi di anggaran induk, serta urusan pelayanan wajib lainnya.
“Kami sangat mendukung penundaan ini. Ini merupakan sikap negarawan dari pimpinan DPRD. Kami berharap, pengalihan anggaran benar-benar fokus pada program layanan dasar masyarakat yang masih kekurangan,” pungkas pria yang juga menjabat Ketua DPC PKB tersebut. (*)
0 Komentar